Tuesday, November 15, 2022

Politik suksesi

 



Awal januari 2013 saya bertemu dengan teman di Hotel Sahid. “ walau desain teknis dan pengadaan lahan sudah dilakukan pada tahun 2008-2009, namun tidak mungkin MRT bisa dibangun kalau 100% ditanggung pemerintah pusat. Kondisi keuangan pemerintah pusat lagi engga bagus. Keseimbangan primer APBN kita negatif.” Kata teman. 


“ Bagaiman dengan soft loan dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC) ? 


“ Masalahnya sejak JBIC merger dengan Japan International Cooperation Agency , engga lagi soft loan. Kamu ada solusi? tanya teman yang kebetulan perusahaannya ikut terlibat dalam konsorsium EPC bersama Jepang.


“ Gini saja, ubah skema pembiayaan. Dari G to G ke B to B. Ya minta Jokowi ajukan ke DPRD  untuk ubah status BUMD PT. MRT. Dengan perubahan itu memungkinkan DKI bisa lakukan PMD ( penyertaan modal daerah ) lewat APBD. Berapapun loan, tidak akan menganggu neraca utang negara. Kan Aset BUMD terpisah dengan aset negara.”


“ Gimana ngitungnya agar B to B menguntungkan? karena secara bisnis ini engga layak kecuali ditanggung negara” 


“ Duh kamu harus ngerti, Proyek infrastruktur hitungannya engga lagi profit tetapi juga return social. Baca dech kuridor loan dari World bank. Itu jadi standar semua proyek infrastruktur dimanapun. Hitung berapa penghematan waktu dan biaya BBM terhematkan akibat adanya MRT. Pasti layak, Saya yakin pak Agus Marto, Menteri keuangan pasti setuju, Dia kan mantan banker.” Kata saya. 


Teman itu minta bantu saya menghitung komposisi equity yang mungkin layak dibiayai lewat skema loan, B to B. Dia beri data proyek summary. Malam saya kerjakan. Besok paginya saya email ke dia. Seminggu kemudian, Pak Jokowi ajukan skema pembiayaan. 60% anggaran MRT ditanggung pemerintah pusat lewat penjaminan APBN dengan trade off reduce social cost dan energy. Jadi walau loan ditanda tangani BUMD namun resiko gagal bayar angsuran hutang dan bunga, 60% ditanggung negara.


Ternyata usulan Jokowi  atas perubahan skema ini direspon positip oleh menteri keuangan. Dan SBY perintahkan Bapenas untuk menghitung detail trade off nya. Ternyata klop. Maka proses perubahan status hukum BUMD dan perizinan atas nama BUMD kepada menteri perhubungan dikebut cepat oleh Jokowi.  Saat itulah SBY falling love dengan Jokowi. " SBY kagum dengan keberanian Jokowi mengeksekusi MRT tanpa melibatkan APBN secara langsung. Dan semua ditanggung BUMD lewat skema B2B" Kata teman.


***

Ketika menjelang Pemilu 2014, JK minta Surya Paloh melobi SBY agar mencalonkan Jokowi sebagai capres. Itu karena tahun 2004, SP terlibat mendukung SBY dalam Pilpers dan menang. Sebenarnya hubungan surya paloh dan SBY secara politik sempat merenggang sejak tahun 2009. Karena SBY menjadikan pak Budiono sebagai wapres. Namun secara personal hubungan mereka baik. SBY bersedia mendukung Jokowi sebagai capres asalkan PDIP mau calonkan.


Tapi sebelumnya sudah ada LBP bersama purnawirawan menghadap SBY agar mendukung Jokowi sebagai Capres. Hubungan LBP dengan Jokowi sudah berlangsung sejak Jokowi masih  walikota Solo. Itu hubungan bisnis saja." Kebetulan LBP dapat dukungan dana  dari dua konglo” Kata teman saya.  Ketika tahu lobi JK kepada PDIP mendapatkan lampu hijau, LBP melalui tokoh PDIP ( Panda Namaban) berharap bisa melobi Megawati untuk  dapat posisi Cawapres.


Megawati menolak LBP sebagai Cawapres. Apa pasal? Karena LBP saat itu wakil ketua umum Golkar dan Golkar pendukung Prabowo. Belum lagi Megawati tahu bahwa LBP pernah jadi dirut perusahaan prabowo. Selanjutnya Megawati menghubungi Surya Paloh soal butuh dukungan mencalonkan Jokowi sebagai capres. Saat itu SP sedang dekat jaringan 88 queensway. Akhirnya  Megawati malah memilih JK sebagai Cawapres dan Capres Jokowi.


" SBY menempatkan Anies sebagai team sukses Jokowi pada Pilpers 2014 karena Anies  pernah ikut konvensi Capres PD tahun 2014. Dan Anies juga salah satu pendiri Ormas Nasional demokrat yang belakangan tahun 2014 berubah jadi Partai Nasdem. Jadi hubungan antara SBY dan SP dengan Anies sudah terjalin lama." kata teman.


***

Jadi hubungan personal antara Jokowi dan SP itu sangat baik. Engga mungkin pecah. Begitu juga hubungan SP dengan Megawati juga bagus. Bagaimanapun pada periode kedua kekuasaan presiden, peran presiden sangat menentukan dalam proses suksesi. Karena walau partai punya akar rumput dan mesin politik, tetapi tetap saja Presiden penentu kemenangan. Mengapa ?  Presiden punya sumber daya besar, yaitu jaringan TNI dan POLRI disetiap plosok yang merupakan  bagian dari mesin KPU untuk sukses pengumpulan kotak suara dan pemilu tertip dan aman.


***


Anies saat berkunjung ke Solo dalam acara haul Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi sempat bertemu dengan Gibran walikota Solo, yang juga putra Jokowi. Gibran tidak takut tidak populer di hadapan pembenci Anies. Dan Anies juga tidak takut tidak populer dihadapan pembenci Gibran yang juga kader PDIP.  Apa yang bisa saya maknai dari dua tokoh ini? bahwa mereka terpelajar dan secure secara financial. Tentu lebih waras melihat politik. Bahwa politik hanyalah game dan tidak terkait dengan personal.


Saya memilih Jokowi karena dia orang baik. Jokowi bisa menularkan sifat baik itu kepada anaknya. Berkali kali saya bertemu dengan tokoh partai baik yang oposisi maupun yang koalisi. Dengan PKS saya sempat tanya. “ Jokowi itu senang PKS menjadi oposisi kontruktif. Bahkan didukungnya.” Dengan teman PD, saya juga tanya. “ Berkali kali Pak Jokowi tawarkan kita koalisi dengan pemerintah, tetapi SBY lebih suka jadi oposisi cerdas dan Jokowi bisa menerima itu.”


Sebenarnya secara personal hubungan antar elite itu baik baik saja. Tidak ada kebencian permanen. Selalu ada celah untuk berdamai diantara mereka. Itu bisa dilihat di Pilkada tahun 2020. PKS dan PDIP berkoalisi di 13 pilkada serentak.  Partai Demokrat berpasangan dengan PDIP dalam mengusung pasangan calon di 18 daerah dalam Pilkada Serentak 2020. Mereka juga berkoalisi di 10 daerah, sehingga sejauh ini kerja sama terjalin di 28 daerah.


Pengaruh media massa dan sosial media, dan rendahnya literasi publik, sangat mudah sekali memprovokasi rakyat dari masalah politik ke ranah personal, sehingga Pemilu tidak jadi pesta demokrasi tapi malah polarisasi. Setelah usai pemilu atau Pilgub atau Pilkada polarisasi terus terjadi. Lagi lagi penyebabnya adalah media massa dan sosial media. Sementara elite politik baik baik saja. Mesra saja. 


Rakyat yang membenci karena alasan politik hidup mereka engga berubah jadi lebih baik. Engga bayar angsuran motor, tetap aja motor disita. Engga bayar cicilan rumah, tetap saja diusir. Yang berubah justru para influencer dapat cuan dari konten dan media massa dapat cuan dari iklan. Para aktifis dapat cuan dari ring kekuasaan. Bagi mereka politik adalah bisnis dan bagi rakyat politik adalah soal perasaan. Kan menyedihkan. Rentan sekali demokrasi itu terhadap politik persatuan.


Saran saya, mari focus kepada cerdas politik. Pilih calon yang sesuai rekam jejaknya. Jadikan masalah pemilu masalah privat karena memang prinsip pemilu langsung itu adalah masalah privat.  Yang tahu kita pilih siapa hanya kita dan Tuhan saja. Soal politik biarkan urusan partai dan kadernya. 




No comments:

Siluet kekuasaan dan kemiskinan.

  “ Mengapa kapitalisme disalahkan ? tanya Evina saat meeting di kantor Yuan. Dia CEO pada perusahaan di Singapore. Dia sangaja datang ke J...